ISP dan Warnet Tak Perlu Khawatir

Posted: 28 Maret 2008 in Berita

isp_warnet.jpgJAKARTA – Para penyedia jasa jaringan internet atau ISP (internet service provider) dan pengelola warung internet (warnet) tidak perlu khawatir terkena razia polisi apabila terdapat pengunjung yang ketahuan mengakses situs porno. Pemerintah sedang menyiapkan peraturan yang membuat penyedia akses tidak selamanya dianggap sebagai penyedia pornografi.

“Nggak perlu khawatir, ISP kan ibaratnya penyedia jalan tol. Kita hanya minta paket-paket data yang mengandung xx itu dilarang lewat,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Prof Muhammad Nuh di Jakarta, dalam diskusi mengenai UU ITE di Kantor Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo), Kamis (27/3). Penyelenggara jasa akses internet atau ISP (internet service provider) tidak perlu khawatir terhadap tuduhan tersebut.

Selama ISP menjalankan code of conduct yang sudah ada dan sesuai dengan janji dalam kontrak modern licensing terbebas dari tuduhan. Depkominfo akan merilis daftar lamat-alamat situs pornografi yang akna dikomunikasikan ke ISP setiap saat.

“Dengan dasar itu, penegak hukum yang menemukan, di luar list tidak kena,” jelas Nuh. Tapi, kalau daftar yang masuk ke list tidak ditutup, berarti penyedia layanan dianggap turut serta. Menurutnya pemberantasan pornografi hanya sebagian kecil urusan yang diatur UU ITE, namun menjadi tanggung jawab moral pemerintah untuk mengusahakannya.Disahkannya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Selasa (25/3), sebelumnya dilaporkan telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan para pengelola ISP dan warnet. Sebab, salah satu pasal menyebutkan bahwa pihak yang menyediakan akses terhadap porografi bisa dituntut hukuman maupun denda.

“Sebenarnya pasal 27 dan 28 jelas karena disebutkan siapa pun yang sengaja menyebarkan pornografi, jadi kalau tidak dengan sengaja menyediakan, tidak terkena,” kata Edmon Makarin, pakar hukum dari Universitas Indonesia.

Ia mengatakan pasal-pasal mengenai pornografi dalam UU ITE sudah melihat dari berbagai aspek. Bahkan sampai tidak menyentuh kepemilikan materi pornografi yang dimiliki seseorang karena itu sebagai hak. Kecuali, kepemilikan materi pornografi anak yang jelas dilarang.

Masalahnya di dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) terdapat kata-kata turut serta yang masih bisa menjerat warnet. Untuk itulah, peraturan-peraturan pendamping UU ITE akan menjabarkan lebih rinci hal-hal apa saja yang bisa menyebabkan penyedia layanan dianggap menyebarkan pornografi.

Pemerintah akan meminta warnet dan ISP untuk memasang software antipornografi sehingga dapat menekan penyebarannya.

sumber: Kompas.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s